KEBERSIHAN SEBAGIAN DARI IMAN

Kebersihan sebagian dari iman mungkin kata – kata itu telah sering kita dengar. Namun bagaimanakah pengaplikasian kata – kata tersebut dalam kehidupan kita sehari – hari. Sering kita jumpai lingkungan yang kotor di sekitar kita. Pengaplikasian kita dalam mewujudkan kata – kata tersebut masih sangat kecil. Seringkali kita secara sadar membuang bekas minum atau makanan hanya karena tempat sampah yang jauh. Tahukah anda bahwa kebersihan lingkungan kita mempunyai banyak manfaat? Beberapa diantaranya adalah dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman, dan meminimalisir terserang berbagai macam penyakit.

Lingkungan yang kotor merupakan pemicu dari berbagai penyakit antara lain demam berdarah, malaria, TBC, dan cikungunya. Di beberapa Negara seperti Chicago, Amsterdam, New Zealand dan beberapa Negara maju kebersihan lingkungan merupakan prioritas utama yang sangat diperhatikan. Bahkan Negara – Negara tersebut membuat undang – undang dalam hal kebersihan.

Bagaimana dengan Indonesia???

Mari kita lihat di kota kita ini saja. Atau mari kita lihat di kampus kita saja. Sampah bekas minuman, makanan, sampah kertas, dan sampah – sampah yang lain. Sering kita temukan di kursi, lantai dan berbagai tempat yang lain. Kurangnya fasilitas tempat sampah merupakan salah satu penyebab. Di kota kita ini (Yogyakarta) apabila kita berjalan ke tempat – tempat wisata atau di tempat – tempat lain bahkan di jalan pun kita sangat sering menjumpai sampah. Salah kitakah??? Atau salah atau salah pemerintah??? Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan kita, kurangnya pemfasilitasan yang maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dan kurang tegasnya undang – undang yang mengatur tanpa di tunjang dengan fasilitas yang baik menjadi penyebab lingkungan kita menjadi kotor.

Lingkungan yang jorok berarti menandakan pikiran manusia yang ruwet, mulai dari pejabat yang paling atas sampai paling bawah, karena tidak paham bagaimana cara menata sebuah tempat, kota maupun negara. Inilah sebuah indicator, bahwa kebersihan menunjukan mental seluruh bangsa. Mari kita perhatikan lingkungan kita, salah satunya adalah Jakarta, sebagai ibukota dan cerminan sebuah bangsa dan negara, dihuni berbagai macam etnis, golongan dan agama, namun suatu kenyataan bahwa kondisi lingkungan di ibukota tersebut umumnya sangat buruk, buang sampah sembarangan, got pada mampet, pengelolaan sampah yang tidak beres, semua itu mengakibatkan banjir, nyamuk berkeliaran, bau yang menyengat, pemandangan yang tidak nyaman, penyakit merajalela seperti demam berdarah, diare, stress, thypus dan sebagainya.
Kondisi tersebut membuat tidak nyaman.

“Diriwayatkan dari Malik Al Asy’ari dia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Kebersihan adalah sebagian dari iman dan bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi, dan shalat adalah cahaya dan shadaqah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al Quran adalah pedoman bagimu.” (HR. Muslim)” Dalam hadis ini dinyatakan kebersihan sebagian dari iman. Hal ini bisa kita kita ambil kesimpulan bahwa keimanan seseorang akan menjadi lengkap apabila seseorang tersebut dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain orang tidak menjaga kebersihan maka keimanannya masih belum sempurna. Dalam hadis ini menendaskan kebersihan bagi umat Muslim merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan.

Tetapi apakah iman kita begitu kecil untuk memelihara kebersihan lingkungan di sekitar kita???

Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk “melukai” lingkungan kita. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk “menodai” bumi ini. Tetapi agama mengajarkan kita untuk menjaga dan memelihara lingkungan kita. Mari kita bersama – sama menjaga dan memelihara bumi ini. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan rumah kita ke lingkungan yang lebih luas.

Mari kita jaga kebersihan bumi kita. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

BUDAYA ASLI VS BUDAYA LUAR

Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Indonesia kaya akan kebudayaan. Namun sekarang kita dapat melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di Negara kita ini. Namun sekarang kita sendiri pun dapat merasakan apa yang sedang terjadi di Negara tercinta kita ini.

Indonesia terkenal akan kebudayaannya. Akan tetapi apa yang kita lihat sekarang. Indonesia seakan – akan mengabaikan dan mengesampingkan budaya yang telah lama ada di Indonesia kita ini.

Kebudayaan Indonesia seolah – olah hanya kenangan manis yang pernah ada di Indonesia ini. Kenapa itu bias terjadi….?

Maraknya kebudayaan barat yang masuk dan berkembang di Indonesia. Sehingga kebudayaan asli Indonesia hanya tinggal kenangan.

Kita tentu telah melihat bebagai kasus yang tentang tempat – tempat sejarah yang ada di Indonesia. Peralihan fungsi cagar budaya. Kurangnya kesadaran kita menjaga dan merawat kebudayaan Indonesia. Tarian Indonesia seperti topeng dari Jakarta, tari saman dari aceh, tari andung dari Bengkulu, serta tari – tarian lain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia kini terasa asing di telinga kita.

Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita pernah melihat tari – tarian tersebut? Apakah anak muda masa kini bisa menarikan tari – tarian dari daerah mereka?

Hanya sebagian kecil bahkan teramat kecil. Anak muda masa kini lebih tertarik dengan breakdance, tari balet dan tari – tarian lain yang lebih berkelas menurut mereka.

Mari kita lihat pada busana asli Indonesia yaitu kebaya. Apakah anak muda saat ini mau menggunakan kebaya….? Kebanyakan dari mereka mengatakan malu karena kayak ibu – ibu. Mereka lebih memilih tank top sebagai pakainan mereka.

Mari kita lihat lagi corak asli buatan Indonesia yaitu batik. Batik sangat terkenal di luar negeri tapi di negaranya sendiri batik hanya digunakan pada saat – saat tertentu.

Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia menjaga dan melestarikan kebudayaan asli Indonesia sehingga Negara lain dengan gampang mengklaim itu milik mereka. Tentu kita pernah mendengar kasus tersebut.

Tentu kita semua tidak ingin kebudayaan kita direbut oleh negara lain. Oleh karena itu JAGALAH DAN LESTARIKAN KEBUDAYAAN ASLI INDONESIA…

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

HILANGNYA KECINTAAN TERHADAP BUDAYA LOKAL.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan jaman dan trendmark dari dunia luar sehingga cagar budaya yang ada di sekitar kita semakin tersingkirkan. Cagar budaya yang ada seakan terlupakan dengan sendirinya. Bahkan tak jarang cagar budaya yang ada saat ini tergantikan dengan bangunan – bangunan baru. Tanpa kita sadari kebudayaan asli dari negeri kita ini luntur seiring dengan berkembangnya dunia modernisasi.

Kebutuhan masyarakat yang ikut berkembang dengan kemajuan jaman menjadi penyebab berkurangnya nilai – nilai budaya yang ada sekarang ini. Seperti kasus di Magelang. Sebuah bangunan bioskop tua yang berdiri pada tahun 1950 dirubuhkan dan berubah fungsi menjadi bangunan lain. Tidak adanya kekuatan hukum yang memayungi dengan jelas cagar budaya tersebut sehingga pemerintah daerah tersebut tidak berdaya untuk menangani hal tersebut.

Lain lagi kasus di Semarang. Seperti yang kita kenal Semarang merupakan kota yang memiliki bangunan – bangunan tua yang mempesona. Setiap orang yang melihat akan terpesona dan terkagum – kagum melihat bangunan – bangunan tua tersebut. Namun dengan berjalannya waktu bangunan – bangunan tersebut tidak mendapat perhatian yang baik dalam pelestarian dan perawatannya. Pemerintah kota pun seakan – akan menutup mata dalam hal ini. Minimnya anggaran pemerintah yang diberikan pun menjadi alasan kurangnya bangunan – bangunan ini mendapat perhatian. Sehingga banyak bangunan – bangunan tua tersebut beralih fungsi menjadi kawasan kumuh.

Hal ini berpengaruh terhadap lingkungan sosial disekitar kita. Indonesia memiliki aneka ragam kebudayaan. Indonesia memiliki berbagai macam suku. Indonesia memiliki berbagai macam tarian tradisional, rumah adat, bahasa yang beranekaragam. Namun masyarakat Indonesia tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga anugerah itu semua.

Sangat miris apabila kita membayangkan anak cucu kita nanti hanya bisa melihat dan membayangkan dalam benak mereka tentang kebudayaan negeri kita hanya melalui foto – foto dan cerita yang mereka dengar dari orang tua mereka.

Mari kita jaga kebudayaan asli INDONESIA demi anak cucu kita…

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

pengukuran debit aliran permukaan

LAPORAN  PRAKTIKUM

HIDROLOGI LINGKUNGAN

OLEH

                                          NAMA                 : Diah Esminarni

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

“Veteran” YOGYAKARTA

2011

 

 

 

 

ACARA 4

PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN DEBIT ALIRAN PERMUKAAN

( SUNGAI )

  1. I.                   TUJUAN

Mahasiswa dapat mengukur debit saluran atau sungai dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya adalah:

  1. Velocity Area Method (current meter dan pelampung)
  2. Slope Area Method
  1. II.                ALAT DAN BAHAN
  • current meter
  • meteran
  • pelampung
  • selang
  • ember plastik
  • yallon
  • stopwatch
  1. III.             DASAR TEORI

Debit adalah jumlah aliran air (volume) yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu, umumnya dinyatakan dalam satuan volume/waktu yaitu (m3/detik). Pengukuran debit pada waktu-waktu tertentu dapat digunakan sebagai bahan analisis. Makin banyak pengukuran dilakukan, makin teliti datanya, akan tetapi dalam menentukan jumlah pengukuran tergantung dari tujuan, kepekaan sungai, dan ketelitian yang akan dicapai.

Data debit atau aliran sungai merupakan informasi yang paling penting bagi pengelola sumberdaya air. Debit puncak (banjir) diperlukan untuk merancang bangunan pengendali banjir. Sementara data debit aliran kecil diperlukan untuk perencanaan alokasi (pemanfaatan) air untuk berbagai macam keperluan, terutama pada musim kemarau pamjang. Debit aliran rata-rata tahunan dapat memberikan gambaran potensi sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan dari suatu daerah aliran sungai.

Penentuan tempat untuk pengukuran debit dapat dipertimbangkan berdasarkan:

  1. Kondisi tempat
  2. Yang dipertimbangkan adalah:
  • Ketelitian pengukuran
  • Kestabilan penampang sungai
  1. Kondisi tempat
  • Dapat dipakai untuk mengukur aliran rendah sampai tinggi
  • Pada bagian yang relatif lurus
  • Penampang sungai reguler
  • Penampang sungai stabil
  • Tidak ada pengaruh alir balik, jauh dari cabang sungai atau muara
  • Tidak ada tumbuhan air
  • Perubahan tinggi muka air nyata
  1. Jaringan stasiun pengukuran

Untuk pemasangan stasiun aliran perlu memperhatikan kondisi tempat dan jaringan stasiun:

  1. Mempertimbangkan tujuan penelitian
  2. Mempertimbangkan kerekayasaan
  3. Memperhatikan tipe stasiun (stasiun utama, sekunder, khusus)
  4. Kepadatan stasiun aliran

Pengukuran debit dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu pengukuran secara langsung dan tidak langsung.

ü    Pengukuran Secara Langsung

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan cara volumetric dan cara ambang ukur. Cara volumetric merupakan cara yang paling sederhana. Aliran dimasukkan dalam bejana ukur, dan dicatat waktunya, sehingga didapat Q  =  V/T. Cara ambang ukur dapat menggunakan bangunan air yang mempunyai hubungan tertentu tergantung dari dimensinya. Acara ini tidak membahas pengukuran secara langsung.

ü    Pengukuran Secara Tidak Langsung

  1. 1.   Velocity Area Method

Pada prinsipnya untuk mengetahui debit suatu aliran, dilakukan pengukuran kecepata aliran dan penampang basah sungai. Rumus yang digunakan adalah:

Q  =  A ´ V

…………………..(1)

dimana:

Q         =  debit aliran (m3/dt)

A         =  luas penampang basah (m2)

V         =  rerata kecepatan aliran (m/detik)

Penampang basah (A) diperoleh dengan pengukuran lebar permukaan air dan pengukuran kedalaman dengan tongkat pengukur atau kabel pengukur. Kecepatan aliran dapat diukur dengan metode current meter dan metode apung

  1. a.   Pengukuran dengan pelampung

Metode ini dapat dilakukan pada kondisi:

  • Kecepatan aliran tidak dapat diukur atau belum dapat diukur dengan menggunakan alat ukur arus karena darurat atau keadaan aliran membahayakan.
  • Kecepatan aliran melebihi kemampuan spesifikasi alat menurut jenis dan tipe alat ukur arus yang digunakan.
    • Diperlukan untuk penyelidikan debit sesaat pada saat survey pendahuluan.

Pada metode ini, diperoleh persamaan debitnya adalah sebagai berikut:

Q  =  A ´ k ´ V

…………………(2)

dimana:

Q   =  debit aliran (m3/dt)

A   =  luas penampang basah (m2)

k    =  koefisien

V   =  kecepatan pelampung (m/dt)

Nilai k tergantung dari jenis pelampung yang dipakai, dan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

k  =  1 – 0,116 ( – 0,1)

……………….(3)

a       =  kedalaman tangkai (h) per kedalam air (d) yaitu kedalaman bagian pelampung yang tenggelam di bagian kedalam air

  1. b.   Pengukuran dengan current meter

Current meter adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran. Distribusi kecepatan aliran di sungai tidak sama baik arah vertikal maupun horizontal sehingga pengukuran kecepatan dengan alat ini tidak cukup pada satu titk saja. Prinsipnya adalah makin cepat aliran, maka makin cepat putaran baling-baling pada alat. Kecepatan dihitung atas dasar jumlah putaran baling-baling dan waktu putaran. Setiap current meter mempunyai rumus kecepatan yang sudah pasti, dengan rumus adalah:

V  =  a + bN

………………..(4)

dengan:

V         =   kecepatan aliran

N         = jumlah putaran per waktu putaran dihitung dengan alat penghitung putaran dan waktu dihitung dengan stopwatch.

a & b   = konstanta tergantung dari jenis current meter dan diameter baling-baling

Pengambilan titik pengukuran dengan current meter berdasarkan kedalam air. Mengingat bahwa kecepatan aliran sungai tidak merata pada kedalam yang berbeda maka kedalaman vertikal yang diukur biasanya adalah pada kedalaman 0,2 dan 0,8 dari permukaan aliran untuk mencari kecepatan aliran rata-rata penampang vertikal sungai. Sedangkan cara pengukuran dapat dilakukan dengan metode (1), (2), (3), dan (5) titik

a                   Slope Area Method

Cara slope area dapat digunakan untuk menghitung debit secara tidak langsung, yaitu setelah banjir surut dengan menggunakan data bekas banjir pada tebing sungai atau pelekat yang dipasang pada jarak tertentu. Cara ini menggunakan rumus hidraulika, yaitu rumus Manning atau Cherry

V  =

………………(5)

dengan:

Q         =  A ´ V

V         =  kecepatan aliran (m/dt)

N         =  koefisien kekasaran Manning menurut Cowan

R         =  radius hidraulik = A/P

A         =  luas penampang basah (m2)

P          =  panjang dasar penampang basah (m)

S          =  kemiringan permukaan air

  1. IV.             PERHITUNGAN
  • Current Meter

Luas ▲     =

=

= 2.7 m2

  1. a.      20 %

Q1              = Luas penampang x V

= 2.7 x 0.6

= 1.62 m3/dtk

Q2              = Luas penampang x V

= 2.7 x 0.7

= 1.89 m3/dtk

Q3                  = Luas penampang x V

= 2.7 x 0.6

= 1.62 m3/dtk

Qrata2        =

=

= 1.71 m3/dtk

  1. b.      80 %

Q1              = Luas penampang x V

= 2.7 x 0.4

= 1.08 m3/dtk

Q2              = Luas penampang x V

= 2.7 x 0.6

= 1.62 m3/dtk

Q3              = Luas penampang x V

= 2.7 x 0.4

= 1.08 m3/dtk

Qrata2          =

=

= 1.26 m3/dtk

  • Pelampung
  1. a.      Gabus

A               = Luas penampang

= 2.7 m2

V               =

=

= 1.15 m/dtk

Q               = A x V

= 2.7 x 1.15

= 3.105 m3/dtk

  1. b.      Pasir

h                = 12 cm

d                = 50 cm

α                =

=

= 0.26

K               =1 – 0.1116  – 0.1

= 0.67

A               = 2.7

V               =

=

= 0.62 m/dtk

Q               = A x K x V

= 2.7 x 0.67 x 0.62

= 1.12158 m3/dtk

  1. c.       Kerikil

h                = 18.5 cm

d                = 50 cm

α             =

=

= 0.37

K               =1 – 0.1116  -1)

= 1 – 0.116 (0.69)

= 0.612996

A               = 2.7

V               =

=

= 0.70 m/dtk

Q               = A x K x V

= 2.7 x 0.612996 x 0.70

= 1.15 m3/dtk

  1. V.                PEMBAHASAN

Pada percobaan yang di lakukan kali ini yaitu menentukan debit aliran sungai yang mana dalam pengukuran debit aliran ini dapat di lakukan dengan menggunkan dua cara yaitu:

  • Pengukuran debit dengan menggunakan cara pelampung
  • Pengukuran debit dengan menggunakan alat current meter

Pada pengukuran debit dengan menggunakan pelampung sangat sederhana sebab hanya menggunakan botol aqua yang memang praktikan siapkan sebelumnya, dan botol aqua tersebut di masukkan pasir dan krikil. Kemudian mencatat waktu dengan menggunakan stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan saat botol tersebut di lemparkan dari titik nol yang telah di tentukan sampai titik yang telah di tentukan juga yaitu 10 meter. Dan sebaiknya di lakukan pada bagian sungai yang relatif lurus sehingga dapat dengan mudah di lakukan pengukuran, dan sewaktu melemparkan botol praktikan harus memperhatikan dengan seksama karena botol harus tetap berada dalam posisi tegak sewaktu botol di lempar, dan apabila posisi botol setelah di lempar miring atau tidak berdiri tegak maka waktu tidak di anggap sah dan harus di ulangi sampai botol berdiri tegak. Dalam menghitung debit, parameter yang di gunakan antara lain : luas penampang, koefisien (K) tergantung dari jenis pelampung yang di gunakan dalam pengamatan dan kedalaman sungai.

Dari hasil percobaan yang di lakukan dengan menggunakan pelampung yang berisi pasir di peroleh hasil pengukuran debit pada pelampung berisi pasir adalah 1.12158 m3/dtk, pelampung yang berisi krikil debitnya sebesar 1.15 m3/dtk, dan gabus debitnya sebesar 3.105 m3/dtk. Dari hasil perhitungan yang di peroleh nilai debit di pengaruhi oleh kecepatan pelampung pada arus sungai, arah aliran sungai, dan jenis alat pemberatnya. Jika kecepatan pelampung yang semakin besar maka debit yang di peroleh juga besar dan sebaliknya. Jika kecepatan pelampung kecil maka debit yang di peroleh juga kecil. Sehingga semakin berat pelampung maka akan mempengaruhi kecepatan arus sungainya.

Sebelum menghitung debit sungai, terlebih dahulu menghitung luas penampang sungai. Luas penampang sungai dipengaruhi oleh lebar sungai dan
kedalaman sungai itu sendiri. Jika salah satu atau keduanya dari dua variabel tersebut mengalami perubahan maka luas penampang sungai akan mengalami perubahan.

  1. VI.             KESIMPULAN
  • Dalam praktikum yang di lakukan dua cara dalam mengukur debit sungai yaitu dengan menggunakan cara pelampung dan manggunakan alat berupa current meter.
  • Besarnya nilai debit pada pengukuran yang di lakukan tergantung dari kecepatan pelampung dan waktu yang di perlukan.
  • Dalam menghitung debit, parameter yang di gunakan antara lain : luas penampang, koefisien (K) tergantung dari jenis pelampung yang di gunakan dalam pengamatan dan kedalaman sungai.
  • Dari hasil percobaan yang di lakukan dengan menggunakan pelampung yang berisi pasir di peroleh hasil pengukuran debit pada pelampung berisi pasir adalah 1.12158 m3/dtk, pelampung yang berisi krikil debitnya sebesar 1.15 m3/dtk, dan gabus debitnya sebesar 3.105 m3/dtk, jadi debit adalah jumlah aliran air (volume) yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu (m3/dtk).
  • Dalam menggunakan cara pelampung pengukuran yang di lakukan pada bagian sungai yang relatif lurus sehingga lebih efektif dalam melakukan pengukuran.
  • Jika kecepatan pelampung yang semakin besar maka debit yang di peroleh juga besar dan sebaliknya, Jika kecepatan pelampung kecil maka debit yang di peroleh juga kecil.
  • Semakin berat pelampung maka akan mempengaruhi kecepatan arus sungainya.
  • Besar kecilnya nilai debit yang di peroleh di pengaruhi oleh besar kecilnya kecepatan pelampung.

DAFTAR PUSTAKA

http://caryos.blogspot.com/2008/03/komponen-komponen-penyusun-debit-sungai.html

Buku petunjuk praktikum Hidrologi Lingkungan Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta.2011

TABEL PERHITUNGAN METODE PELAMPUNG

NO

Media

Jarak

(m)

Lebar

(m)

Kedalaman pelampung

(m)

Kedalaman sungai

(m)

Waktu

(s)

1

Gabus

10

9

0

0.5

8.7

2

Pasir

10

9

13 cm = 0.13

0.5

16.14

3

Kerikil

10

9

18.5 cm = 0.185

0.5

1427

TABEL PERHITUNGAN METODE CURRENT METER

TITIK

0.2

0.8

I

0.6 m/s

0.4 m/s

II

0.7 m/s

0.6 m/s

III

0.6 m/s

0.4 m/s

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

baku mutu lingkungan dan standarisasi lingkungan

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus dapat dioptimalkan, karena sumberdaya alam sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis.  Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

            Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam harus dapat mengurangi tumpang tindih peraturan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan keselarasan peran antara pusat dan daerah serta antar sektor.  Selain itu peran serta aktif masyarakat dalam akses dan kontrol sumberdaya alam harus lebih optimal karena dapat melindungi hak-hak publik dan hak-hak adat.

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, maka kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya :

(1)   mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;

(2)   menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan;

(3)   mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;

(4)   memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;

(5)   menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

(6)   memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; dan

(7)   mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dan antar negara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

II. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, GBHN 1999 mengamanatkan bahwa :

1)    Mengelola sumberdaya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;

2)    Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;

3)    Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik;

4)    Mendelegasikan secara bertahap wewenang peperintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup dengan kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan Undang-Undang;

5)    Mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur UU.

III.  internalisasi Perdagangan dan Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Sejak tahun 1965, GATT telah memiliki “Komisi Perdagangan dan Pembangunan” yang memperdulikan persoalan perdagangan di belahan bumi selatan.

Pada tahun 1972, komisi itu membentuk sebuah kelompok yang dinamakan “Tindakan terhadap Lingkungan dan Perdagangan lnternasional”.  Kelompok ini dibentuk setelah munculnya kecemasan bahwa kepentingan lingkungan akan menghambat perdagangan.

Perangkat utama yang tersedia bagi GATT untuk menangani masalah lingkungan adalah Pasal XX (yang tidak menggunakan kata lingkungan) dan Persetujuan mengenai Hambatan Teknik terhadap Perdagangan (yang menggunakan kata lingkungan). Setiap negara memiliki hak untuk menggunakan tindakan perdagangan seperlunya untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan  dengan pengawetan sumberdaya alam yang dapat habis.

Tindakan semacam ini juga dapat diterapkan untuk membatasi produksi dan/atau konsumsi dalam negeri, namun tidak boleh menghasilkan diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak boleh berlaku di semua negara dan tindakan itu tidak boleh merupakan pembatasan terselubung atas perdagangan internasional.

Persetujuan mengenai Hambatan Teknis Terhadap Perdagangan memberikan kerangka untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perdagangan di tingkat multilateral yang timbul akibat peraturan dan baku-mutu teknis.

Pasal XX GATT tidak boleh dibiarkan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh para proteksionis.  Melanggar asas perdagangan bebas harus dilihat sebagai kekecualian, dan sifat kekecualian ini harus pula dipertahankan bila ada bahaya terhadap lingkungan.

Beberapa asas dasar berikut ini harus dimasukkan ke dalam peraturan GATT untuk menangani masalah lingkungan:

Keterbukaan:     Persyaratan “pemberitahuan” perlu dimasukkan sehingga semua peraturan mengenai lingkungan yang dapat berdampak terhadap perdagangan tidak bermakna ganda secara internasional.

Keabsahan:       Tindakan perlindungan lingkungan yang membatasi perdagangan harus sah; jadi didukung oleh bukti ilmiah yang kuat.  Badan atau panel pakar ilmiah internasional harus dibentuk untuk menguji keabsahan tindakan semacam itu. Kalau ancaman terhadap lingkungan sangat serius atau tidak dapat diubah, GATT WTO harus menerapkan asas pencegahan.

Kesebandingan:            Tindakan yang membatasi perdagangan tidak boleh melampaui batas yang memang diperlukan untuk melindungi lingkungan.

Subsidioritas:     Jika kepentingan lingkungan sudah terpenuhi tanpa tindakan yang mempengaruhi perdagangan, maka tindakan yang mengganggu perdagangan harus ditiadakan.

IV. Standardisasi, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI BIDANG Lingkungan

4.1.  Perkembangan Global

Keterkaitan antara dunia usaha dan lingkungan hidup telah disadari sejak dilaksanakannya “Conference on Human and Environment” oleh PBB pada tahun 1972 di Stockholm, yang dilanjutkan di Nairobi pada tahun 1982.  Konperensi tersebut melahirkan pemikiran bahwa pembangunan industri yang tidak terkendali akan mempengaruhi kelangsungan dunia usaha itu sendiri.

Pemikiran tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan United Nations Environment Program (UNEP) dan World Commission on Environment and Development (WCED). lstilah “Sustainable Development” yang diperkenalkan dalam laporan WCED pada tahun 1987 juga mencakup pengertian bahwa kalangan industri sudah harus mulai mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan secara efektif.  Selanjutnya diselenggarakan “United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)” diRio de Janeiro pada tahun 1992.

Menindaklanjuti gagasan tersebut, lnggris mengeluarkan baku-mutu pengelolaan lingkungan yang pertama kali di dunia pada tahun 1992, yaitu British Standard (BS) 7750.  Komisi Uni Eropa mulai memberlakukan Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) pada 1993.  Dengan diberlakukannya EMAS, BS 7750 direvisi dan kembali ditetapkan pada tahun 1994.  Beberapa negara Eropa yang lain juga mulai mengembangkan standardisasi pengelolaan lingkungan.

Di tingkat internasional, dengan dorongan kalangan dunia usaha “International Standardization Organization” (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC) membentuk “Strategic Advisory Group on the Environment” (SAGE) pada bulan Agustus 1991. SAGE merekomendasikan kepada ISO akan perlunya suatu Technical Committee (TC) yang khusus bertugas untuk mengembangkan suatu seri standar pengelolaan lingkungan yang berlaku secara internasional.

Pada tahun 1993, ISO membentuk TC 207 yang khusus bertugas mengembangkan baku-mutu (standar) lingkungan yang dikenal sebagai ISO seri 14000.  Standar yang dikembangkan mencakup rangkaian enam aspek, yaitu:

1.    Environmental Management System (EMS).

2.    Environmental Auditing (EA).

3.    Environmental Labelling (EL).

4.    Environmental Performance Evaluation (EPE).

5.    Life Cycle Analysis (LCA).

6.    Term and Definitions (TD).

Beberapa pokok pemikiran yang mendasari ISO seri 14000 adalah sebagai berikut:

1.    Menyediakan elemen-elemen dari suatu sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan dapat dipadukan dengan persyaratan pengelolaan lainnya.

2.    Membantu tercapainya tujuan ekonomi dan lingkungan dengan meningkatkan kinerja lingkungan dan menghilangkan serta mencegah terjadinya hambatan dalam perdagangan.

3.    Tidak dimaksudkan sebagai hambatan perdagangan non-tarif atau untuk mengubah ketentuan-­ketentuan hukum yang harus ditaati.

4.    Dapat diterapkan pada semua tipe dan skala organisasi.

5.    Agar tujuan dan sasaran lingkungan dapat tercapai maka harus didorong dengan penggunaan Best Practicable Pollution Control Technology (Teknologi Pengendalian Pencemaran Terbaik yang Praktis) dan Best Available Pollution Control Technology EconomicaIly Achieveable (Teknologi Pengendalian Pencemaran Terbaik yang layak ekonomi).

Sistem Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh ISO mengambil model “continual improvement” yang didefinisikan sebagai:

“Process of enhancing the environmental management system, the purpose of achieving improvements in overall environmentaI performance, not necessarily in the areas of activity simultaneously, resulting from continuous efforts to improve in line with the organization’s environmental policy”.

Arti dari ISO seri 14000 adalah Sistem Pengelolaan Lingkungan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa alat bantu (support tools) tentang:

1. Kajian pelaksanaan program lingkungan dan Sistem Pengelolaan Lingkungan: “Environmental Audits”,

2.    Evaluasi kinerja lingkungan yang dicapai organisasi: “EnvironmentaI Performance Evaluation”,

3.    Pemberian label lingkungan terhadap produk: “Environmental Labelling”, dan

4.    Kajian tentang daur hidup produk dari bahan mentah, proses (limbah) hingga pada produk yang tak dapat dimanfaatkan kembali (sampah), ini disebut dengan Life Cycle Assessment.

Beberapa keuntungan yang dapat dari pelaksanaan Sistem Pengelolaan Lingkungan adalah:

1. Optimisasi penghematan biaya dan efisiensi.

2.    Mengurangi risiko lingkungan.

3.    Meningkatkan citra (image) organisasi.

4.    Meningkatkan kepekaan terhadap perhatian publik.

5.  Memperbaiki proses pengambilan keputusan.

4.2. STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI BIDANG LINGKUNGAN di Indonesia

(KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMTAK LINGKUNGAN

Nomor: Ke- 29/BAPEDAL/05/1997).

4.2.1. KETENTUAN UMUM

1.       Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan Perilakunya, yang mempengaruhi  kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya

2.       Standar bidang lingkungan adalah spesifikisi teknis atau sesuatu yang dibakukan dalam bidang lingkungan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kelestarian fungsi lingkungan, kesehatan,  keselamatan, perkembangan  iImu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman , perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

3.       Standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar yang dilaksanakan secara                                                 tertib dan bekerjasama dengan semua pihak

4.       Sistem Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat SSN, adalah Sebagai tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi  yang serasi, selaras dan terpadu  yang meliputi perumusan standar, penerapan                  standar, pembinaan dan pengawasan standardisasi                                 kerjasama dan informasi standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi metrologi dan akreditasi

5.       Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan dan diberlakukan kepala badan Pengendalian dampak lingkungan setelah mendapat persetujuan dari dewan standardisasi nasional serta  berlaku secara nasional di Indonesia

6.       Perumusan standar adalah proses penyusunan SNI yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang  berkepentingan termasuk instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi/ usaha, kalangan ahli/ pakar, produsen, konsumen dan pihak terkait lainnya;

7.       Konsensus adalah kesepakatan pihak-pihak berkepentingan terhadap suatu konsep standar baik, langsung maupun tidak langsung yang menyatakan tidak berkeberatan menjadi rancangan SNI;

8.       Revisi standar adalah kegiatan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan perumusan standar;

9.       Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan SNI sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

10.     Akreditati adalah pengakuan formal dari Komite Akreditasi Nasional, atas nama Dewan Standardisasi Nasional berdasarkan usul Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, kepada  unit / lembaga / institusi/ organisasi/ laboratorium penguji atas kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam  standardisasi bidang lingkungan , sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan Dewan Standardisasi Nasional;

11.     Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan sertifikat oleh suatu unit / lembaga / institusi /organisasi / laboratorium Penguji yang telah diakreditasi;

12.     Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian hasil proses sertifikasi terhadap persyaratan yang ditentukan.

13.     Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan kepada unit/ lembaga /institusi /organisasi yang telah mampu menerapkan standar Sistem manajemen Lingkugan;

14.     Sertifikasi Label Lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat label Iingkungan kepada unit / lembaga/ institusi/ organisasi untuk produk atau jasa tertentu yang telah memenuhi ketentuan atau kriteria label lingkungan

15.     Sertifikasi Hasil Uji adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yang menyatakan hasil pengujian atas  contoh uji sesuai dengan spesifikasi/metode uji/standar tertentu;

16.     Sertifikasi Auditor Lingkungan adalah Proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki kualifikasi Auditor Lingkungan;

17.     Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang netral, baik pemerintah maupun swasta, yang telah diakreditasi untuk Melaksanakan sertifikasi tertentu:

18.     Laboratorium Penguji adalah suatu laboratorium, yang akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan sertifikasi Hasil  Uji berdasarkan ruang lingkup akreditasi yang ditetapkan;

19.     Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi ,  perencanaan kegiatan tanggung jawab, praktek/ pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji dan memelihara kebijaksanaan lingkungan;

20.     Audit Lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara         sistematik, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi , sistem   manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian Penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan;

21.     Auditor lingkungan adalah individu Yang   telah disertifikasi menurut kualifikasi tertentu yang ditetapkan dan/ atau ditugaskan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi yang berkaitan dengan penilaian suatu unit / institusi /produk / jasa dalam rangka kegiatan standardisasi bidang lingkungan;

22.     Label lingkungan adalah pernyataan atau tanda lingkungan dari produk atau jasa yang menyatakan bahwa produk / jasa tersebut sesuai dengan ketentuan kriteria yang ditetapkan,

23.     Dewan Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disebut DSN, adalah dewan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 7 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;

24.     Komite Akreditasi Nasignal, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah suatu wadah non struktural yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, membina dan mengawasi kegiatan akreditasi dan sertifikasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada DSN.

25.     Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkunngan, yang selanjutnya disebut Komite Akreditasi BAPEDAL adalah suatu wadah non struk-tural di lingktungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk sesuai dengan tugas, persyaratan dan kriteria yang ditetapkan DSN

26.     Logo Akreditasi adalah logo KAN sebagaimana ditetapkan dalam pedoman DSN;

27.     Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

28.     Badan Pengendalian DAMPAK Lingkungan, yang selanjutnya disebut BAPEDAL, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departernen yang bertugas untuk mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

4.2.2. Kegiatan standardisasi

a.    Perumusan dan pelaksanaan program standardisasi berdasarkan Kebijaksanaan Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh DSN.

b.    Penyusunan dan penetapan tatalaksana dan sistem kelembagaan standardisasi.

c.    Perumusan konsep standar bidang lingkungan untuk dikonsensuskan menjadi rancangan SNI yang kemudian diajukan kepada DSN untuk memperoleh persetujuan menjadi SNI.

d.    Perumusan dan penetapan peraturan serta pedoman penerapan SNI.

e.    Penyelenggaraan kerjasama teknis, pembinaan, pengawasan dan peningkatan kemampuan teknis dalam rangka penerapan SNI.

f.          Penyelenggaraan hubungan internasional dengan koordinasi DSN, publikasi, publisitas, popularisasi, pendidikan dan pelatihan standardisasi.

g.    Pelaksanaan penilaian terhadap pemohon akreditasi atas dasar penugasan yang diberikan oleh KAN.

h.    Penyusunan panduan teknis operasional Komite Akreditasi BAPEDAL dan persyaratan lembaga sertifikasi serta laboratorium penguji berdasarkan persyaratan dan pedoman yang ditetapkan DSN.

4.2.3. STANDARDISASI BIDANG LINGKUNGAN

Penyusunan Program  Kebijaksanaan Standardisasi

(1). BAPEDAL menyampaikan informasi rencana pelaksanaan kegiatan dan mengajukan usulan program standardisasi kepada DSN sebagai baban untuk menyusun program dan/atau kebijaksanaan standardisasi nasional.

(2).   BAPEDAL memberikan tanggapan, masukan dan saran kepada DSN terhadap konsep kebijaksanaan dan Standardisasi nasional khususnya bidang lingkungan,

(3).   BAPEDAL menyusun kebijaksanaan dan/atau program staridardisasi sesuai dengan kebijaksanaan dan program standardisasi nasional yang ditetapkan DSN.

(4).   BAPEDAL mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan standar bidang lingkungan.

(5).   Rancangan standar bidang lingkungan disusun dengan memperhatikan:

a.    Upaya menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan.

b.    Standar internasional atau standar lain di bidang lingkungan.

c.    Efisiensi dan efektifitas penggunaan standar dalam rangka mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan,

d.    Antisipasi diberlakukannya ketentuan-ketentuan lingkungan dalam perdagangan.

Prosedur Perumusan Standar

(1)     Prosedur perumusan standar bidang lingkungan dilaksanakan sesuai dengan SSN yang ditetapkan oleh DSN.

(2)     Dalam melaksanakan perumusan standar sesuai dengan prosedur, BAPEDAL, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, instansi pemerintah, suasta, organisasi profesi / usaha, kalangan ahli/ pakar, produsen, konsumen,  dan pihak terkait lainnya.

(3)     Konsep standar yang telah dirumuskan olehh Panitia Teknis Perumusan Standar disebar-luaskan oleh   BAPEDAL kepada instansi terkait lainnya yang bukan anggota panitia teknis untuk memperoleh tanggapan dan masukan.

(4)     Waktu penyebarluasan  sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum Forum Konsensus diselenggarakan.

(5)     Tanggapan dan masukan harus sudah diterima oleh Panitia Teknis Perumusan Standar paling lambat 14 hari sebelum Forum Konsensus diselenggarakan.

4.2.4. Forum Konsensus

(1)     Forum konsensus adalah forum untuk membahas konsep standar untuk mencapai kesepakatan menjadi rancangan SNI.

(2)     Forum konsensus yang dibentuk oleh BAPEDAL terdiri atas PanitiaTeknis Perumusan Standar  dan pihak- lainnya yang berkepentingan.

(3)     Ketentuan lebih rinci mengenai Fonun Konsensus  ditetapkan lebih  lanjut oleh Kepala.

4.2.5. Penetapan dan penerapan SNI

(1)     BAPEDAL menyampaikan rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada DSN untuk mendapat persetujuan menjadi SNI.

(2)     Berdasarkan persetujuan DSN, kepala menetapkan, mensahkan dan memberlakukan SNI.

(3)     SNI dapat diberlakukan sebagai SNI wajib atau sukarela.

(4)     Penerapan SNI wajib ditentukan oleh Kepala.

(5)    Penerapan SNI sukarela dapat ditetapkan penerapannya seara wajib atas pertimbangan lingkungan, teknis, ekonomis atau pertimbangan lainnya.

4.2.6.  Peninj auan Kembali SNI

(1) SNI ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau setiap saat apabila diperlukan.

(2) Peninjauan kembali dapat berupa perubahan atau tanpa perubahan atau pencabutan.

(3)  Peninjauan kembali  dapat diajukan oleh masyarakat maupun Panitia Teknis Perumusan Standar kepada Kepala dan dilaksanakan atas pertimbangan lingkungan, teknis, ekonomis atau pertimbangan lainnya.

(4)  Peninjauan kembali  dilaksahakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan DSN.

(5)  Berdasarkan persetujuan DSN, Kepala menetapkan, mensahkan dan memberlakukan perubahan SNI.

       4.2.7. AKREDITASI BIDANG LINGKUNGAN

Komite Akreditasi BAPEDAL

(1) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Label Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Auditor Lingkungan dan Laboratorium Penguji dilaksanakan oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL.

(2)  Komite Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan wakil dan unit-unit terkait di BAPEDAL dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup  serta dan kalangan pakar, asosiasi profesi dan pihak terkait lainnya.

(3). Struktur organisasi Komite Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala sesuai dengan pedoman yang ditetapkan DSN.

Prosedur Umum Pemberian Akreditasi

(1)     Lembaga Sertifikasi / Laboratorium mengajukan permohonan kepadaKANuntuk mendapatkan akreditasi dengan tembusan kepada Komite Akreditasi  BAPEDAL.

(2)     Atas Penugasan KAN, Komite Akreditasi BAPEDAL melakukan penilaian sesuai dengan permohonan yang diajukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan DSN.

(3)     Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Komite Akreditasi BAPEDAL menyampaikan rekomendasi dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada KAN.

(4)     Berdasarkan hasil penilaian Komite Akreditasi BAPEDAL, KAN atas nama DSN memberikan penjelasan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi / Laboratorium Penguji pemohonan yang belum mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(5)     KAN atas nama DSN memberikan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi / Laboratorium Penguji pemohonan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(6)     Lembaga Sertifikasi / Laboratorium  penguji yang telah diakreditasikan oleh KAN berhak untuk menggunakan logo akreditasi.

(7)     Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi akan ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan pedoman yang ditetapkan DSN.

 

4.2.8. SERTIFIKASI LINGKUNGAN

Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Sertifikasi Label Lingkungan, Sertifikasi Hasil Uji serta Sertifikasi auditor  Lingkungan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Sertifikasi.

a.    Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan

b.    Sertifikasi Label Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Label Lingkungan

c.    Sertifikasi Auditor Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Personil Lingkungan.

d.    Sertifikasi Hasil Uji dilaksanakan oleh Laboratorium Penguji.

Lembaga Sertifikasi laboratorium penguji adalah lembaga yang diakreditasikan olehKANatas nama DSN berdasarkan    usul Komte Akreditasi BAPEDAL untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tertentu.

Lembaga Sertifikasi dan laboratorium penguji harus menyampaikan laporan mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan Sertifikasi kepada Komite Akreditasi  BAPEDAL untuk diteruskan kepada KAN.

Prosedur Umum Pemberian Sertifikasi

(1)   Unit / Lembaga / institusi / organisasi / personil mengajukan permohonan kepada lembaga Sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikasi tertentu.

(2)   Lembaga Sertifikasi  melakukan penilaian sesuai dengan pemohonan yang diajukan oleh unit / lembaga / institusi / organisasi/personil berdasarkan persyaratan Sertifikasi yang telah ditetapkan.

(3)   Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh tim auditor lingkungan seseai kriteria yang telah ditetapkan.

(4)   Atas dasar penilaian seperti tersebut dalam ayat (3) lembaga Sertifikasi memberikan keputusan hasil penilaian terhadap permohonan Sertifikasi.

(5)   Lembaga Sertifikasi memberikan Serfifikasi kepada unit/lembaga/institusi/organisasi/personil pemohonan  sertifikat yang mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi yang telah ditetapkan.

(6). Lembaga sertifikasi memberikan penjelagan tertulis tentang ketidaksesuaian yang ditemukan dalam penilaian kepada organisasi / perusahaan /unit /personil / pemohon sertifikat yang belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan.

(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan-DSN.

Prosedur Umum Pemberian Sertifikat Hasil Uji Laboratoriurn

(1)   Unit / Lembaga / institusi/organisasi/personil mengajukan permohonan kepada Laboratorium Penguji untuk mendapatkan sertifikat.

(2). Laboratorium Penguji melakukan pengujian sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh unit / lembaga / instusi / organisasi/ personil berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

(3). Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh tim penguji/analis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(4). Laboratorium Penguji memberikan sertifikat hasil uji kepada unit/ lembaga / instansi / institusi / organisasi /personil yang  mengajukan permohonan pengujian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(5). Atas dasar pengujian seperti ayat (3) laboratorium penguji  memberikan hasil pengujian kepada pemohonan tidak memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

Lembaga sertifikasi menjamin bahwa suatu unit / lembaga /institusi / organisasi / personil yang telah memperoleh Sertifikat selalu dapat memelihara kesesuaian standar yang diacu selama sertifikat tersebut masih berlaku, dengan       melakukan pemeriksaan secara berkala dan  sewaktu- waktu sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan DSN.

4.2.9.  Label Lingkungan

Unit / lembaga /Institusi/organisasi yang telah mempunyai sertifikat dari Lembaga Sertifikasi berhak untuk mendapatkansurattanda pendaftaran dan membubuhkan label lingkungan ataupun nomor SNI yang sesuai pada produk atau penjelasan profil organisasi / jasa untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan

Label lingkungan serta Nomor SNI diberlakukan oleh Kepala atas persetujuan DSN.

V.  Sistem Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan selama ini, dipandang perlu untuk menyusun suatu sistem pengelolaan lingkungan yang memberikan sarana lebih terstruktur dalam mencapai target pengelolaan lingkungan.

Sistem Pengelolaan Lingkungan dapat diartikan sebagai integrasi dari struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, mekanisme dan prosedur/proses, praktek operasional, dan sumberdaya untuk implementasi pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan meliputi segenap aspek fungsional pengelolaan untuk mengembangkan, mencapai, dan menjaga kebijakan dan tujuan organisasi dalam isu-isu lingkungan hidup.

Sistem Pengelolaan Lingkungan memberikan mekanisme untuk mencapai dan menunjukkan kinerja lingkungan yang baik, melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa.

Agar dapat diimplementasikan secara efektif, Sistem Pengelolaan Lingkungan harus mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut:

1.    Kebijakan lingkungan: pernyataan tentang maksud kegiatan pengelolaan lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya.

2.    Perencanaan; mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian, penentuan tujuan pencapaian dan program pengelolaan.

3.    lmplementasi; mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, pelatihan, komunikasi, dokumentasi, pengendalian dan tanggap darurat.

4.    Pemeriksaan reguler dan tindakan perbaikan: mencakup pemantauan, pengukuran, dan audit.

5.    Kajian pengelolaan; kajian tentang kesesuaian dan efektifitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Setiap organisasi, tanpa batasan bidang kegiatan, jenis kegiatan, skala kegiatan dan status organisasi, dapat mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Lingkungan tersebut untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik secara sistematis. lmplementasi sistem tersebut bersifat sukarela dan berperan sebagai alat pengelolaan untuk memanajemen organisasi masing-masing.

5.1. AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan

Setiap kegiatan pembangunan secara potensial mempunyai dampak terhadap lingkungan.  Dampak-dampak ini harus dipelajari untuk merencanakan upaya mitigasinya.  Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 (PP 51/1993) tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL) menyatakan bahwa studi tersebut harus merupakan bagian dari studi kelayakan dan menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1.    Kerangka Acuan (KA) ANDAL, yang memuat lingkup studi ANDAL yang dihasilkan dari proses pelingkupan.

2.    Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), yang merupakan inti studi AMDAL.  ANDAL memuat pembahasan yang rinci dan mendalam tentang studi terhadap dampak penting kegiatan yang diusulkan.

3.    Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), yang memuat usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mitigasi setiap dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan.

4.    Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang memuat rencana pemantauan dampak lingkungan yang akan timbul.

RKL dan RPL merupakan persyaratan mandatory menurut PP 51/1993, sebagai bagian kelengkapan dokumen AMDAL bagi kegiatan wajib AMDAL.  Untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL, penanggulangan dampak lingkungan yang timbul memerlukan:

1.    Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

2.    Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

3.    Pertanggung-jawaban pelaksanaan audit, antara auditor dan manajemen organisasi.

4.    Komunikasi temuan-temuan audit.

5.    Kompetensi audit.

6.    Bagaimana audit akan dilaksanakan.

Sebagai dasar pelaksanaan Audit Lingkungan di Indonesia, telah dikeluarkan Kepmen LH No. 42/MENLH/11/1994 tentang Prinsip-Prinsip dan Pedoman Umum Audit Lingkungan.  Dalam Lampiran Kepmen LH No. 41/94 tersebut didefinisikan bahwa:

“Audit lingkungan adalah suatu alat pengelolaan yang meliputi evaluasi secara sistematik terdokumentasi, periodik dan obyektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem pengelolaan dan pemantauan dengan tujuan memfasilitasi kontrol pengelolaan terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian kelayakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan”.

“Audit Lingkungan suatu usaha atau kegiatan merupakan perangkat pengelolaan yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggungjawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya.  Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang diIaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-­upaya pencegahannya”.

Peraturan tersebut menggaris-bawahi pentingnya implementasi suatu sistem pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan.  Hal ini selaras dengan substansi dari ISO seri 14000.

5.2. Produksi  Bersih dalam Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan selama ini, dapat dikaji beberapa pokok penting sebagai berikut:

1.    Produksi limbah terus meningkat.

2.    Karakteristik limbah semakin kompleks sehingga limbah semakin sulit diolah.

3.    Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal.

  1. Mengolah limbah ternyata lebih mahal daripada mencegah terbentuknya limbah.

5.    Pengolahan limbah hanya memindahkan limbah dari satu media ke media lainnya.

6.    Pencemaran lingkungan terus berlanjut.

7.    Peraturan yang ada masih terfokus pada pengolahan dan pembuangan limbah dan belum mencakup usaha-usaha pencegahannya.

8.    Adanya dampak globalisasi terhadap daya saing produk di pasar lnternasional.

Berdasarkan hal~hal tersebut di atas, maka pengendalian dampak lingkungan harus berpola proaktif dengan urutan prioritas:

1.    Prinsip pencegahan pencemaran (pollution prevention)

2.    Pengendalian pencemaran (pollution control),

3.  Remediasi (remediation).

Upaya pencegahan pencemaran secara sistematik dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan program Produksi Bersih (Cleaner Production). lstilah Cleaner Production mulai diperkenalkan oleh UNEP pada bulan Mei 1989 dan diajukan secara resmi pada bulan September 1990 pada “Seminar on the Promotion of Cleaner Production” di Cantebury, lnggris.

UNEP mendefinisikan Produksi Bersih sebagai:

“Pelaksanaan yang terus menerus untuk mengurangi sumber pencemaran secara terpadu guna mencegah pencemaran udara, air dan tanah pada proses industri dan produknya, serta meminimalkan risiko bagi populasi manusia dan lingkungan”.

Untuk “proses”, produksi bersih mencakup upaya penghematan bahan baku dan energi, tidak menggunakan bahan baku B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), mengurangi jumlah toksik semua limbah dan emisi yang dikeluarkan sebelum produk meninggalkan proses.

Untuk “produk”, produksi bersih memfokuskan pada upaya pengurangan dampak yang timbul di keseluruhan daur hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan baku sampai pembuangan akhir setelah produk tidak dapat digunakan lagi.

Strategi produksi bersih mencakup upaya pencegahan pencemaran melalui pilihan jenis proses yang akrab lingkungan, minimisasi limbah, analisis daur hidup, dan teknologi bersih.

Keuntungan yang didapat melalui penerapan produksi bersih adalah:

1.    Sebagai pedoman bagi perbaikan produk dan proses.

2.    Penghematan bahan baku dan energi yang sekaligus pengurangan ongkos produksi per satuan produk.

3.    Peningkatan daya saing mefalui penggunaan teknologi baru dan/atau perbaikan teknologi.

4.    Pengurangan kebutuhan bagi penaatan baku mutu dan peraturan yang lebih banyak.

5.    Perbaikan citra perusahaan di mata masyarakat.

6.    Pengurangan biaya secara nyata sebagai alternatif solusi pengolahan “ujung pipa” yang mahal.

viBAKU MUTU LINGKUNGAN

 

6.1. Konsep dan Pengertian

 

Bakumutu air pada sumber air, disingkat baku mutu air, adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau  bahan pencemar terdapat dalam air, naun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Bakumutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran  ke dalam air pada sumber air , sehingga tidak mengakibatkan dilampauinyabakumutu air.

Bakumutu udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda

Bakumutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan  dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak  mengakibatkan dilampauinyabakumutu udara ambien

Bakumutu air laut adalah batas  atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada , dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut.

6.2. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri

(KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN RIDUP, NOMOR: KEP-03/MENLH/l/1998)

Dalam rangka untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke media lingkungan. Kegiatan pembuangan limbah cair oleh kawasan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian.

Untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendatian Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut Baku Mutu Limbah Cair.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan hidustri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan/atau pengelolaan Kawasan Industri.

Baku Mutu Limbah Cair Kawasan Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingk-ungan hidup dari suatu Kawasan Industri.

Limbah Cair Kawasan Industri adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan Kawasan Industri yang dibuang ke lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemar.

Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup.

Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolebkan dibuang ke lingkungan hidup.

Beban pencemaran maksimum adalah beban pencemaran tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup.

Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri yang telah mempunyai Unit Pengolah Limbah Terpusat adalah sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini. Bagi Kawasan Industri yang belum mempunyai Unit Pengolah Limbah Terpusat berlaku Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kadar maksimum dari masing-masing parameter atau debit limbah maksimum sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini dapat dilampaui sepanjang beban pencemaran maksimum tidak dilampaui (Pasal 2).

Gubemur dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dengan persetujuan Menteri (Pasal 3).

Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.  Apabila Gubemur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair yang lebih ketat maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. (Pasal 4).

Apabila analisis mengenai dampak lingkungan untuk kawasan industri mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk kawasan industri tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan (Pasal 5 ).

Setiap penanggung jawab Perusahaan Kawasan lndustri wajib untuk (Pasal 6):

a.    Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan hidup tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;

b.    Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;

c.    Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut;

d.    Memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;

e.    Memisahkan saluran pembuangan limbah air dengan limpasan air hujan;

f.    Menyampaikan laporan tentang luas lahan yang terpakai, catatan  debit harian dan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Kepala Bapedal, Bapedalda Tingkat I, Bapedalda Tingkat II, Instansi Teknis yang membidangi kawasan industri, dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap penanggungjawab Perusahaan Kawasan industri dilarang melakukan pengenceran limbah cair (Pasal 7).

Apabila Baku Mutu Limbah Cair kegiatan kawasan industri  telah ditetapkan sebelum Keputusan ini maka (Pasal 8):

(a)   Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;

(b)   Baku Mutu Limbah Cairnya lebih longgar daripada Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Keputusan ini.

BAKUMUTU LIMBAH CAIR BAGI KAWASAN INDUSTRI

PARAMETER

KADAR MAKSIMUM

BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM

(mg/liter)

(kg/hari.Hari)

BOD5

50

4.3

COD

100

8.6

TSS

200

17.2

pH

6.0 – 9.0

DEBIT LIMBAH CAIR MAKSIMUM: 1 L per detik per HA lahan kawasan yang terpakai.

PERHITUNGAN BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM UNTUK MENENTUKAN MUTU LIMBAH CAIR

Penerapan baku mutu limbah cair pada pembuangan limbah cair melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I didasarkan pada juralah unsur pencemar yang terkadung dalam aliran limbah cair.  Untuk itu digunakan perbitungan sebagai berikut :

  1. 1.      Beban Pencemaran Maksimum (BPM)

 

BPM = (Cm)j x Dm x A x f…………………… (II. 1. 1)

Keterangan :

BPM = Beban Pencemaran Maksimum yang diperbolehkan, dinyatakan dalam kg parameter per hari

(Cm)j = Kadar maksimum parameter j seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dinyatakan dalam mg/I.

Dm = Debit limbah cair maksimum seperti tercantuin dalam Lampiran 1, dinyatakan dalam L limbah cair per detik per hektare.

A      = Luas lahan kawasan yang terpakai, dinyatakan dalam hektare (HA)

f           = faktor konversi  =

1 kg              24 x 3600 detik

——————–x ————————–  = 0.086 …. (II.1.2)

1.000.000 mg            hari

 

2.    Beban pencemaran sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut

BPA = (CA)j x (DA) x f       ……………..            (II.2. 1)

Keterangan

BPA = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari

(CA)j    = Kadar sebenarnya parameter j, dinyatakan dalam mg/l

DA       = Debit limbah cair sebenarnya, dinyatakan dalam liter/detik

f           = faktor konversi = 0,086

 

3.    Evaluasi

Penilaian beban pencemaran adalah :

BPA tidak boleh melewati BPM

 

 

 

  1. 4.      Contoh Penerapan

Data yang diambil dari lapanan untuk penerapan Baku Mutu Limbah Cair Kawasan Industri adalah:

–    Luas areal kawasan industri yang terbangun (A) [hektare,ha]

–    Kadar sebenarnya (CA) untuk setiap parameter [mg/liter]

–    Debit limbah hasil pengukuran (DA) [liter/detik]

 

Contoh perhitungan:

Suatu kawasan industri mempunvai luas lahan kawasan terpakai 1.500 hektar.  Parameter dari Lampiran 1 yang akan dijadikan contoh perhitungan adalah parameter (j) BOD.

 

Dari Lampiran 1 diketahui :

–       Debit maksimum yang diperbolehkan (Dm) =   1  liter/detik/ha

–       Untuk parameter BOD diketahui:

Kadar maksimum (Cm)   = 50 mg/liter

– Beban maksimum yang diperbolehkan = 4.3 kg/hari/ha

Data    Lapangan:

– Kadar BOD hasil pengukuran (CA)   = 60 mg/liter

– Debit hasil pengukuran (DA)   = 1000 liter/detik

– Luas lahan Kawasan terpakai (A)  = 1500 ha.

Beban pencemaran maksimum parameter BOD yang diperbolehkan untuk kawasan industri tersebut (persamaan II.1.1) adalah:

BPM           = Cm  x Dm x f   x A

= 50 x 1 x 0.086 x 1.500

= ( 4.3 kg/hari/ha )  x       1.500 ha

= 6.450  kg/hari

Beban pencemaran sebenarnya untuk parameter BOD kawasan industri tersebut (persamaan  ll.2.1)  adalah:

BPA         = CA x DA x f = 60 x 1.000 x 0.086 = -;.160 ka’,iarl

Dari contoh di atas BPA (5.160 kg/hari) lebih kecil dari pada BPM (6.450 kg/hari), jadi untuk parameter BOD kawasan tersebut menenuhi Baku Mutu Limbah Cair.

DAFTAR PUSTAKA

Agenda 21 Indonesia.  1996. Menteri Negara Lingkungan Hidup

Brian Rothery. 1995.  ISO 14000. Sistem Manajemen Lingkungan. Seri Manajemen No. 179. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.

Canter, L.W. 1977.  Environmental Impact Assessment. McGraw-Hill Book Company,New York.

Canter, L.W. dan L.G.Hill. 1979.  Handbook of Variables for Environmental Impact Assessment. Ann Arbor Science, Publishers Inc,Ann Arbor,Michigan.

Chanlett, E.T. 1973.  Environmental Protection. McGraw-Hill Book Company,new York.

Frenkiel, F.N. dan Goodall, D.W. 1976.  Simulation Modelling of Environ­mental Problems. John Wiley and SonsNew York,USA.

Ott, W.R. 1978.  Environmental Indices. Theory and Practice.Ann Arbor Science Publishers Inc.,Michigan.

Thomas, W.A. 1972. Indicators of Environmental Quality, Environmental Science Research Series Vol 1. Plenum Press,New York, 1972.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKuNGAN HIDUP NOMOR:       KEP-03/MENLH/1/1998, TEINTANG                BAKUMUTU LIMBAH CAIR BAGI KAWASAN INDUSTRI. TANGGAL15 JANUARI 1998


Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

hujan

fakta unik tentang hujan

mau jalan-jalan, eh hujan… ya sudah nyari-nyari cerita tentang hujan yang unik-unik aja… lanjut…

fakta-fakta tentang hujan :

Beberapa fakta unik tentang hujan yang mungkin belum diketahui. Mari kita kita lihat keunikan ini:

1. Kecepatan rata-rata curah air hujan hanya 8 – 10 km / jam.

2. Air hujan jatuh ke bumi dengan kecepatan rendah karena air hujan memiliki bentuk khusus dan tingginya efek gesekan atmosfer untuk membantu hujan turun ke bumi dengan kecepatan lebih rendah.misalkan bentuk yang berbeda dari hujan, dan atau atmosfer tidak memiliki sifat gesekan (bayangkan jika hujan terjadi sebagai gelembung besar air yang jatuh dari langit), bumi akan menghadapi kehancuran setiap tetes hujan.

3. Ketinggian minimum awan hujan adalah 1.200 meter.

4. Pengaruh yang disebabkan oleh setetes air hujan yang jatuh dari ketinggian adalah sama dengan 1 kg benda jatuh dari ketinggian 15 cm.

5. Awan hujan dapat ditemukan di ketinggian 10.000 meter.

6. Dalam satu detik, sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi.

7. Jumlah ini sama dengan jumlah air yang jatuh ke bumi dalam satu detik. Dalam satu tahun, diharapkan jumlah ini akan mencapai 505 x 1012 ton. Air terus berputar dalam suatu siklus yang seimbang berdasarkan dosis siklus.

8,pelet air hujan (bentuk titik-titik air hujan) berubah ratusan kali per detik

9. Jika membeku tetesan air hujan akan membentuk sepotong kristal yang indah, tidak seperti air biasa yang beku dalam freezer / kulkas.

10. Setelah hujan, tanah, gulma, rumput akan mengeluarkan aroma khas, senyawa ini disebut “petrichor”. tahu bau-nya seperti apa? Coba sekali dan sekali lagi, setelah hujan, keluar rumah dan tarik napas dalam-dalam. sejukkkk… nyamannnn… luar biasa alam ciptaanNya…

11. Dan kenyataan yang paling misterius dan mengejutkan dari hujan adalah, hujan memiliki kemampuan untuk menghipnotis orang untuk mengingat memory masa lalu. dan tanpa bisa mendapatkan bukti ilmiah, para ilmuwan hanya bisa menyimpulkan : dalam hujan, ada lagu yang hanya dapat didengar oleh mereka yang menginginkannya.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

tidak lulus?? salah siapa?

saat melihat berita di salah satu stasiun televisi, presentasi siswa yang lulus tahun ini di katakan lebih banyak….

tapi tidak kah kita melihat di beberapa daerah yang memiliki angka ketidaklulusan yang masih tinggi? apakah yang ada di benak kita? kalo saya sih bertanya, apakah sudah merata sistem pendidikan saat ini? apakah setiap daerah telah mendapat sistem pendidikan yang baik? cara mengajarnya? fasilitas sekolahnya? atau bahkan sumber2 buku yang di pakai?

mari kita liat  10 Daerah Dengan Nilai UN Terbaik.

\”Data Kemdiknas memaparkan, 10 daerah dengan persentase nilai akhir terbaik tahun ini adalah Bali (8.40), Sumatera Utara (8.17), Bengkulu (8.08), Jawa Barat (8.08), Jawa Timur (8.05), Sumatera Selatan (7.96), Sulawesi Utara (7.94), Lampung (7.91), Riau (7.90), Jawa Tengah (7.89), Sulawesi Selatan (7.84).

Sementara itu, 10 daerah dengan rata-rata nilai UN terbaik adalah Bali (8.31), Bengkulu (8.07), Sumatera Utara (8.05), Jawa Barat (8.03), Jawa Timur (7.86), Sumatera Selatan (7.80), Sulawesi Utara (7.66), Lampung (7.67), Riau (7.91), Jawa Tengah (7.70), Maluku (7.69). Sedangkan 10 daerah dengan rata-rata nilai sekolah terbaik adalah Bali (8.51), Bengkulu (8.35), DI Yogyakarta ( 8.35), Sulawesi Utara ( 8.340, Jawa Timur (8.32), Lampung (8.25),  Sumatera Selatan (8.25), Sumatera Selatan (8.19), Jawa Tengah (8.16), Sumut (8.16), Jawa Barat (8.13).\”

mari kita lihat…

rata2 daerah yang memiliki masuk dalam daftar itu sebagian besar dari Pulau Sumatra, Pulau Jawa dan Bali…

apa kabar sodara2 kita yang di papua? apa kabar sodara2 kita yang yang di NTT, NTB, Kalimantan, dan yang lain??? kenapa mayoritas daerah yang masuk dalam daftar tersebut berasal dari daerah yang mendapat (bisa dibilang) fasilitas yang cukup?

bahkan saya mendapat berita 640 siswa di Kalimantan Barat tidak lulus ujian nasional? salah sapakah?

tentu semua tidak mau di salahkan… tapi mari kita buka akal sehat kita. SEANDAINYA SETIAP SEKOLAH MENDAPATKAN FASILITAS SEKOLAH YANG SAMA. TENTU ANGKA KELULUSAN NEGARA INI AKAN LEBIH TINGGI..

bagaimana siswa yang mendapat fasilitas pendidikan yang minim mampu bersaing dengan siswa yang mendapat fasilitas yang mencukupi??? pemerintah emank telah membuka terobosan baru dengan mendigitalkan buku2 sekolah dari itngkat SD sampe SMA….

tapi apakah fasilitas penunjang udah ada? tidak semua anak memiliki laptop atau komputer serta layanan internet untuk mengakses itu bapak2 terhormat… bagi orang desa itu sama aja menyiksa mereka. makan aja susah masa iya harus buang2 uang untuk ke warnet. belum lagi biaya untu ngprint buku2 tersebut. tidak bisa disamakan pak. bapak bisa menyamaratakan jika FASILITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA TELAH MERATA JUGA.

saya bukan orang yang pintar berkata2 tapi saya miris melihat Indonesia tercinta ini…

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar